Sejarah Lahirnya Reformasi di Indonesia

Sejarah Lahirnya Reformasi di Indonesia – Artikel sejarah reformasi yang ada di Indonesia ini akan membahas beberapa point penting yang berhubungan dengan lahirnya peristiwa reformasi. Beberapa skor yang akan di bahas lengkap yaitu mengenai berakhirnya masa pemerintahan orde baru yang telah memerintah begitu lama. Setelah itu akan dibahas juga mengenai bagaimana perkembangan politik dan ekonomi negara pada ketika itu. Pembahasan artikel ini juga akan berisi gambaran bagaimana perkembangan politik selama dan setelah masa krisis awal gerakan reformasi, termasuk juga didalamnya ditelaah sosial ekonomi masyarakat setelah masa hal yang demikian. 

A. BERAKHIRNYA PEMERINTAHAN ORDE BARU

Keberhasilan Pemerintahan Orde Baru dalam melaksanakan pembangunan ekonomi, mesti diakui sebagai suatu prestasi besar bagi bangsa Indonesia. Di tambah dengan meningkatnya sarana dan prasarana fisik infrastruktur yang bisa dinikmati oleh beberapa besar masyarakat Indonesia. 

Namun, keberhasilan ekonomi ataupun infrastruktur Orde Baru kurang diimbangi dengan pembangunan mental (character building) para pelaksana pemerintahan (birokrat), aparat keamanan ataupun pelaku ekonomi (pengusaha / konglomerat). Kalimaksnya, pada pertengahan tahun 1997, korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang sudah menjadi budaya (bagi penguasa, aparat dan penguasa)

1. Munculnya Reformasi

Banyak hal yang mendorong timbulnya reformasi pada masa pemerintahan Orde Baru, khususnya Berlokasi pada ketidakadilan di bidang politik, ekonomi dan hukum. Tekad Orde Baru pada awal kemunculannya pada tahun 1966 yakni akan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Setelah Orde Baru memegang tumpuk kekuasaan dalam mengendalikan pemerintahan, timbul suatu keinginan untuk terus menerus mempertahankan kekuasaannya atau status quo. Hal ini menimbulkan akses-akses nagatif, yaitu semakin jauh dari tekad awal Orde Baru hal yang demikian. Akhirnya penyelewengan dan penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila dan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada UUD 1945, banyak dilaksanakan oleh pemerintah Orde Baru.

2. Krisi Politik

Demokrasi yang tak dilaksanakan dengan semestinya akan menimbulkan permasalahan politik. Ada kesan kedaulatan rakyat berada di tangan sekelompok tertentu, bahkan lebih banyak di pegang oleh para penguasa. Dalam UUD 1945 Pasal 2 telah disebutkan bahwa “Kedaulatan yakni ditangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR”. Pada dasarnya secara de jore (secara hukum) kedaulatan rakyat hal yang demikian dilaksanakan oleh MPR sebagai wakil-wakil dari rakyat, tetapi secara de facto (dalam kenyataannya) anggota MPR sudah diatur dan direkayasa, sehingga beberapa besar anggota MPR itu diangkat berdasarkan ikatan kekeluargaan (nepotisme).

Keadaan seperti ini mengakibatkan munculnya rasa tak percaya kepada institusi pemerintah, DPR, dan MPR. Ketidak percayaan itulah yang menimbulkan munculnya gerakan reformasi. Gerakan reformasi menuntut untuk dilaksanakan reformasi total di segala bidang, termasuk keanggotaan DPR dam MPR yang dipandang sarat dengan nuansa KKN.

Gerakan reformasi juga menuntut agar dilaksanakan pembaharuan kepada lima paket undang-undang politik yang dianggap menjadi sumber ketidakadilan, di antaranya :

• UU No. 1 Tahun 1985 tentang Pemilihan awam

• UU No. 2 Tahun 1985 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas dan Wewenang DPR / MPR

• UU No. 3 Tahun 1985 tentang Partai Politik dan Golongan Karya.

• UU No. 5 Tahun 1985 tentang Referendum

• UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Massa.

Perkembangan ekonomi dan pembangunan nasional dianggap telah menimbulkan ketimpangan ekonomi yang lebih besar. Monopoli sumber ekonomi oleh kelompok tertentu, konglomerasi, tak mempu menghapuskan kemiskinan pada beberapa besar masyarakat Indonesia. ditelaah dan situasi Politik di tanah air semakin memanas setelah terjadinya peristiwa kelabu pada tanggal 27 Juli 1996. Peristiwa ini timbul sebagai akibat terjadinya pertikaian di dalam internal Partai Demokrasi Indonesia (PDI).Krisis politik sebagai faktor penyebab terjadinya gerakan reformasi itu, bukan hanya menyangkut masalah sekitar konflik PDI saja, tetapi masyarakat menuntut adanya reformasi bagus didalam kehidupan masyarakat, ataupun pemerintahan Indonesia. 

Di dalam kehidupan politik, masyarakat beranggapan bahwa tekanan pemerintah pada pihak oposisi benar-benar besar, khususnya terlihat pada perlakuan keras kepada tiap orang atau kelompok yang menentang atau memberikan kritik kepada kebijakan-kebijakan yang diambil atau dilaksanakan oleh pemerintah. Selain itu, masyarakat juga menuntut agar di tetapkan tentang pembatasan masa jabatan Presiden.

Terjadinya ketegangan politik menjelang pemilihan awam tahun 1997 telah memicu munculnya kerusuhan baru yaitu konflik antar agama dan etnik yang berbeda. Menjelang akhir kampanye pemilihan awam tahun 1997, meletus kerusuhan di Banjarmasin yang banyak memakan korban jiwa. Pemilihan awam tahun 1997 ditandai dengan kemenangan Golkar secara mutlak. Golkar yang meraih kemenangan mutlak memberi dukungan kepada pencalonan kembali Soeharto sebagai Presiden dalam Sidang awam MPR tahun 1998 – 2003. Walaupun di kalangan masyarakat yang dimotori oleh para mahasiswa berkembang arus yang benar-benar kuat untuk menolak kembali pencalonan Soeharto sebagai Presiden. Dalam Sidang awam MPR bulan Maret 1998 Soeharto terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia dan BJ. Habibie sebagai Wakil Presiden. Timbul tekanan pada kepemimpinan Presiden Soeharto yang dating dari para mahasiswa dan kalangan intelektual.

3. Krisi Hukum

Pelaksanaan hukum pada masa pemerintahan Orde Baru terdapat banyak ketidakadilan. Sejak munculnya gerakan reformasi yang dimotori oleh kalangan mahasiswa, masalah hukum juga menjadi salah satu tuntutannya. Masyarakat menghendaki adanya reformasi di bidang hukum agar bisa mendudukkan masalah-masalah hukum pada kedudukan atau posisi yang sebetulnya.

4. Krisi Ekonomi

Krisi moneter yang melanda Negara-negara di Asia Tenggara sejak bulan Juli 1996, juga mempengaruhi perkembangan perekonomian Indonesia. Ekonomi Indonesia ternyata belum mampu untuk menghadapi krisis global hal yang demikian. Krisi ekonomi Indonesia berawal dari melemahnya nilai tukar rupiah kepada dollar Amerika Serikat.

Ketika nilai tukar rupiah semakin melemah, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 0% dan berakibat pada iklim bisnis yang semakin bertambah lesu. ditelaah moneter Indonesia mengalami keterpurukan yaitu dengan dilikuidasainya sejumlah bank pada akhir tahun 1997. Sementara itu untuk membantu bank-bank yang bermasalah, pemerintah membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (KLBI). Ternyata udaha yang dilaksanakan pemerintah ini tak bisa memberikan hasil, karena pinjaman bank-bank bermasalah hal yang demikian semakin bertambah besar dan tak bisa di kembalikan begitu saja. Krisis moneter tak hanya menimbulkan kesulitan keuangan Negara, tetapi juga telah menghancurkan keuangan nasional.

Memasuki tahun anggaran 1998 / 1999, krisis moneter telah mempengaruhi kegiatan ekonomi yang lainnya. ditelaah perekonomian semakin memburuk, karena pada akhir tahun 1997 persedian sembilan bahan pokok sembako di pasaran mulai menipis. Hal ini menyebabkan harga-harga barang naik tak terkendali. Kelaparan dan kekurangan makanan mulai melanda masyarakat. Untuk mengatasi kesulitan moneter, pemerintah meminta bantuan IMF. Namun, kucuran dana dari IMF yang benar-benar di harapkan oleh pemerintah belum terelisasi, walaupun pada 15 januari 1998 Indonesia telah menandatangani 50 butir kesepakatan (letter of intent atau Lol) dengan IMF.

Faktor lain yang menyebabkan krisis ekonomi yang melanda Indonesia tak terlepas dari masalah utang luar negeri. Utang Luar Negeri Indonesia Utang luar negeri Indonesia menjadi salah satu faktor penyebab munculnya krisis ekonomi. Namun, utang luar negeri Indonesia tak sepenuhnya merupakan utang Negara, tetapi beberapa lagi merupakan utang swasta. Utang yang menjadi tanggungan Negara hingga 6 februari 1998 mencapai 63,462 miliar dollar Amerika Serikat, utang pihak swasta mencapai 73,962 miliar dollar Amerika Serikat.

Akibat dari utang-utang hal yang demikian maka kepercayaan luar negeri kepada Indonesia semakin menipis. Keadaan seperti ini juga diberi pengaruh oleh keadaan perbankan di Indonesia yang di anggap tak sehat karena adanya kolusi dan korupsi serta tingginya kredit macet. Penyimpangan Pasal 33 UUD 1945 Pemerintah Orde Baru mempunyai tujuan menjadikan Negara Republik Indonesia sebagai Negara industri, namun tak mempertimbangkan ditelaah riil di masyarakat. Masyarakat Indonesia merupakan sebuah masyarakat agrasis dan tingkat pendidikan yang masih rendah.

Sementara itu, pengaturan perekonomian pada masa pemerintahan Orde Baru sudah jauh menyimpang dari sistem perekonomian Pancasila. Dalam Pasal 33 UUD 1945 tercantum bahwa dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh segala untuk segala di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Sebaliknya, sistem ekonomi yang berkembang pada masa pemerintahan Orde Baru yakni sistem ekonomi kapitalis yang dikuasai oleh para konglomerat dengan berjenis-jenis format monopoli, oligopoly, dan diwarnai dengan korupsi dan kolusi.

Pola Pemerintahan Sentralistis Sistem pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Orde Baru bersifat sentralistis. Di dalam pelaksanaan pola pemerintahan sentralistis ini segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara diatur secara sentral dari pusat pemerintah yakni di Jakarta.Pelaksanaan politik sentralisasi yang benar-benar menyolok terlihat pada bidang ekonomi. Ini terlihat dari beberapa besar kekayaan dari daerah-daerah diangkut ke pusat. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan pemerintah dan rakyat di daerah kepada pemerintah pusat. Politik sentralisasi ini juga bisa dilihat dari pola pemberitaan pers yang bersifat Jakarta-sentris, karena pemberitaan yang berasala dari Jakarta senantiasa menjadi berita utama. Namun peristiwa yang terjadi di daerah yang kurang kaitannya dengan kepentingan pusat biasanya kalah bersaing dengan berita-barita yang terjadi di Jakarta dalam merebut ruang, halaman, walaupun yang memberitakan itu pers daerah.

5. Krisi Kepercayaan

Demontrasi di lakukan oleh para mahasiswa bertambah gencar setelah pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM dan ongkos angkutan pada tanggal 4 Mei 1998. Puncak aksi para mahasiswa terjadi tanggal 12 Mei 1998 di Universitas Trisakti Jakarta, Sejarah Reformasi di Indonesia. Aksi mahasiswa yang semula damai itu berubah menjadi aksi kekerasan setelah tertembaknya empat orang mahasiswa Trisakti yaitu Elang Mulia Lesmana, Heri Hartanto, Hendriawan Lesmana, dan Hafidhin Royan.Tragedi Trisakti itu telah mendorong munculnya solidaritas dari kalangan kampus dan masyarakat yang menantang kebijakan pemerintahan yang dipandang tak demokratis dan tak merakyat.

Soeharto kembali ke Indonesia, namun tuntutan dari masyarakat agar Presiden Soeharto mengundurkan diri semakin banyak disampaikan. Rencana kunjungan mahasiswa ke Gedung DPR / MPR untuk Menjalankan dialog dengan para pimpinan DPR / MPR akhirnya berubah menjadi mimbar bebas dan mereka memilih untuk tetap tinggal di gedung wakil rakyat hal yang demikian sebelum tuntutan reformasi total di penuhinya. Tekanan-tekanan para mahasiswa melewati demontrasinya agar presiden Soeharto mengundurkan diri akhirnya mendapat tanggapan dari Harmoko sebagai pimpinan DPR / MPR. Maka pada tanggal 18 Mei 1998 pimpinan DPR/MPR mengeluarkan pernyataan agar Presiden Soeharto mengundurkan diri. 

Presiden Soeharto mengadakan pertemuan dengan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat di Jakarta. Kemudian Presiden mengumumkan tentang penyusunan Dewan Reformasi, Menjalankan perubahan kabinet, segera Menjalankan Pemilihan awam dan tak bersedia dicalonkan kembali sebagai Presiden. Dalam perkembangannya, upaya penyusunan Dewan Reformasi dan perubahan kabinet tak bisa dilaksanakan. Akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto menyatakan mengundurkan diri/stop sebagai Presiden Republik Indonesia dan menyerahkan Jabatan Presiden kepada Wakil Presiden Republik Indonesia, B.J. Habibie dan langsung diambil sumpahnya oleh Mahkamah Agung sebagai Presiden Republik Indonesia yang baru di Istana Negara.

B. PERKEMBANGAN POLITIK DAN EKONOMI PADA MASA REFORMASI

1. Munculnya Gerakan Reformasi

Reformasi merupakan suatu perubahan tatanan perikehidupan lama dengan tatanan perikehidupan yang baru dan secara hukum menuju ke arah perbaikan. Gerakan reformasi, pada tahun 1998 merupakan suatu gerakan untuk mengadakan pembaharuan dan perubahan, khususnya perbaikan dalam bidang politik, sosial, ekonomi, dan hukum. Buah perjuangan dari reformasi itu tak bisa dipetik dalam waktu yang singkat, namun membutuhkan proses dan waktu. Masalah yang benar-benar mendesak, yakni upaya untuk mengatasi kesulitan masyarakat banyak tentang masalah kebutuhan pokok (sembako) dengan harga yang terjangkau oleh rakyat.

Sementara itu, memandang situasi politik dan ditelaah ekonomi Indonesia yang semakin tak terkendali, rakyat menjadi semakin kritis menyatakan pemerintah Orde Baru tak berhasil menciptakan kehidupan masyarakat yang makmur, adil, dan sejahtera. Oleh karena itu, munculnya gerakan reformasi bertujuan untuk memperbaharui tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Beberapa agenda reformasi yang disuarakan para mahasiswa anatara lain sebagai berikut :

• Adili Soeharto dan kroni-kroninya.

• Amandemen UUD 1945

• Penghapusan Dwi Fungsi ABRI

• Otonomi daerah yang seluas-luasnya

• Supremasi hukum

• Pemerintahan yang berisi dari KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme).

2. Kronologi Reformasi

Pada awal bulan Maret 1998 melalui Sidang awam MPR, Soeharto terpilih kembali menjadi Presiden Republik Indonesia, serta melaksanakan pelantikan Kabinet Pembangunan VII. Namun pada ketika itu semakin tak kunjung membaik. Perekonomian mengalami kemerosotan dan masalah sosial semakin menumpuk. ditelaah dan siutasi seperti ini mengundang keprihatinan rakyat.Mamasuki bulan Mei 1998, para mahasiswa dari berjenis-jenis daerah mulai bergerak menggelar demostrasi dan aksi keprihatinan yang menuntut turunya Soeharto dari kursi kepresidenannya.Pada tanggal 12 Mei 1998 dalam aksi unjuk rasa mahasiswa Universitas Trisakti, terjadi bentrokan dengan aparat keamanan yang menyebabkan tertembaknya empat mahasiswa hingga tewas.

Pada tanggal 19 Mei 1998 puluhan ribu mahasiswa dari berjenis-jenis perguruan tinggi di Jakarta dan sekitarnya berhasil menduduki Gedung DPR/MPR. Pada tanggal itu pula di Yogyakarta terjadi peristiwa bersejarah. Kurang lebih sejuta umat manusia berkumpul di alun-alun utara kraton Yogyakarta untuk mndengarkan maklumat dari Sri Sultan Hamengku Bowono X dan Sri Paku Alam VII. Inti isi dari maklumat itu yakni menganjurkan kepada seluruh masyarakat untuk menggalang persatuan dan kesatuan bangsa. Pada tanggal 20 Mei 1998, Presiden Soeharto mengundang tokoh-tokoh bangsa Indonesia untuk dimintai pertimbangannya membentuk Dewan Reformasi yang akan diketuai oleh Presiden Soeharto, namun mengalami kegagalan.

Pada tanggal 21 Mei 1998, pukul 10.00 WIB bertempat di Istana Negara, Presiden Soeharti meletakkan jabatannya sebagai presiden di hadapan ketua dan beberapa anggota dari Mahkamah Agung. Presiden menunjuk Wakil Presiden B.J. Habibie untuk menggantikannya menjadi presiden, serta pelantikannya dilaksanakan didepan Ketua Mahkamah Agung dan para anggotanya. Maka sejak ketika itu, Presiden Republik Indonesia dijabat oleh B.J. Habibie sebagai presiden yang ke-3.

C. PERKEMBANGAN POLITIK SETELAH 21 MEI 1998

1) Pengangkatan Habibie Menjadi Presiden Republik Indonesia

Setelah B.J. Habibie dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia pada tanggal 21 Mei 1998. Tugas Habibie menjadi Presiden menggantikan Presiden Soeharto sangatlah berat yaitu berusaha untuk mengatasi krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997.

Habibie yang manjabat sebagai presiden menghadapi keberadaan Indonesia yang serba parah, bagus dari segi ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Langkah-langkah yang dilaksanakan oleh Habibie yakni berusaha untuk bisa mengatasi krisis ekonomi dan politik. Untuk menjalankan pemerintahan, Presiden Habibie tak mungkin bisa melaksanakannya sendiri tanpa dibantu oleh menteri-menteri dari kabinetnya. Pada tanggal 22 Mei 1998, Presiden Republik Indonesia yang ketiga B.J. Habibie membentuk kabinet baru yang dinamakan Kabinet Reformasi Pembangunan. Kabinet itu terdiri atas 16 orang menteri, dan para menteri itu diambil dari unsur-unsur militer (ABRI), Golkar, PPP, dan PDI.

Dalam bidang ekonomi, pemerintahan Habibie berusaha keras untuk Menjalankan perbaikan. Ada beberapa hal yang dilaksanakan oleh pemerintahan Habibie untuk meperbaiki perekonomian Indonesia antaranya :

• Merekapitulasi perbankan

• Merekonstruksi perekonomian Indonesia.

• Melikuidasi beberapa bank bermasalah.

• Manaikan nilai tukar rupiah kepada dollar Amerika Serikat hingga di bawah Rp.10.000,-

• Mengimplementasikan reformasi ekonomi yang diisyaratkan oleh IMF.

Presiden Habibie sebagai pembuka sejarah perjalanan bangsa pada era reformasi mangupayakan pelaksanaan politik Indonesia dalam ditelaah yang transparan serta merencanakan pelaksanaan pemilihan awam yang langsung, awam, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilihan awam yang akan diselenggarakan di bawah pemerintahan Presiden Habibie merupakan pemilihan awam yang telah bersifat demokratis. Habibie juga membebaskan beberapa narapidana politik yang ditahan pada zaman pemerintahan Soeharto. Kemudian, Presiden Habibie juga mencabut larangan berdirinya serikat-serikat buruh independent.

2) Kebebasan Menyampaikan Pendapat

Pada masa pemerintahan Habibie, orang bebas mengemukakan pendapatnya di muka awam. Presiden Habibie memberikan ruang bagi siapa saja yang ingin menyampaikan pendapat, bagus dalam format rapat-rapat awam ataupun unjuk rasa atau demontrasi. Namun khusus demontrasi, tiap organisasi atau lembaga yang ingin Menjalankan demontrasi hendaknya memperoleh izin dari pihak kepolisian dan menentukan tempat untuk Menjalankan demontrasi hal yang demikian. Hal ini dilaksanakan karena pihak kepolisian mengacu kepada UU No.28 tahun 1997 tentang Kepolisian Republik Indonesia. 

Namun, ketika menghadapi para pengunjuk rasa, pihak kepolisian sering menggunakan pasal yang berbeda-beda. Pelaku unjuk rasa yang di tindak dengan pasal yang berbeda-beda bisa dimaklumi karena untuk menangani penunjuk rasa belum ada aturan hukum terang.Untuk menjamin kepastian hukum bagi para pengunjuk rasa, pemerintahan bersama (DPR) berhasil merampungkan perundang-undangan yang mengatur tentang unjuk rasa atau demonstrasi. yakni UU No. 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka awam. Adanya undang – undang hal yang demikian menunjukkan bahwa pemerintah memulai pelaksanaan sistem demokrasi yang sesungguhnya. Namun sayangnya, undang-undang itu belum memasyarakat atau belum disosialisasikan dalam kehidupan masarakat. Penyampaian pendapat di muka awam bisa berupa suatu tuntutan, dan pembenaran tentang suatu hal.

3) Reformasi Bidang Hukum

Pada masa Pemerintahan Presiden B.J. Habibie dilaksanakan reformasi di bidang hukum Reformasi hukum itu disesuaikan dengan aspirasi yang berkembang dimasyarakat. Tindakan yang dilaksanakan oleh Presiden Habibie untuk mereformasi hukum memperoleh sambutan bagus dari berjenis-jenis kalangan masyarakat, karena reformasi hukum yang dilakukannya mengarah kepada tatanan hukum yang ditambakan oleh masyarakat. Ketika dilaksanakan pembongkaran terhadapat berjenis-jenis produksi hukum atau undang-undang yang diwujudkan pada masa Orde Baru, maka tampak dengan terang adanya karakter hukum yang mengebiri hak-hak. 

Selama pemerintahan Orde Baru, karakter hukum cenderung bersifat konservatif, ortodoks ataupun elitis. Walaupun hukum ortodoks lebih tertutup kepada kelompok-kelompok sosial ataupun individu didalam masyarakat. Pada hukum yang berkarakter hal yang demikian, maka porsi rakyat sangatlah kecil, bahkan bias dikatakan tak ada sama sekali. Oleh karena itu, produk hukum dari masa pemerintahan Orde Baru benar-benar tak mungkin untuk bisa menjamin atau memberikan perlindungan kepada Hak-hak Asasi Manusia (HAM), berkembangnya demokrasi serta munculnya kreativitas masyarakat.

D. ditelaah SOSIAL DAN EKONOMI MASYARAKAT SEJAK REFORMASI

1. ditelaah Sosial Masyarakat Sejak Reformasi

Sejak krisis moneter yang melan da pada pertengahan tahgun 1997, perusahaan perusahaan swasta mengalami kerugaian yang tak sedikit, bahkan pihak perusahaan mengalami kesulitan memenuhi kewajibannya untuk membayar gaji dan upah pekerjanya. Keadaan seperti ini menjadi masalah yang cukup berat karena disatu sisi perusahaan mengalami kerugaian yang cukup besar dan disisi lain para pekerja menuntut kenaikan gaji. Tuntutan para pekerja untuk menaikkan gaji benar-benar sulit dipenuhi oleh pihak perusahaan, akhirnya banyak perusahaan yang mengambil tindakan untuk mengurangi tenaga kerja dan terjadilah PHK. 

Para pekerja yang diberhentikan itu menambah jumlah pengangguran, sehingga jumlah pengangguran diperkirakan mencapai 40 juta orang. Pengangguran dalam jumlah yang benar-benar besar ini akan menimbulkan terjadinya masalah masalah social dalam kehidupan masyarakat. pengaruh susulan dari pengangguran yakni makin maraknya tindakan tindakan criminal yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Oleh karena itu hendaknya pemerintah dengan serius menangani masalah pengangguran dengan membuka lapangan kerja yang bisa menampung para penganggur hal yang demikian. Langkah selanjutnya, pemerintah hendaknya bisa menarik kembali para investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia, sehingga bisa membuka lapangan kerja baru untuk menampung para penganggur hal yang demikian. Masalah pengangguran merupakan masalah social dalam kehidupan masyarakat dan benar-benar peka kepada segala format pengaruh.

2. ditelaah Ekonomi Masyarakat Indonesia

Sejak berlangsungnya krisis moneter pertengahan tahun 1997, ekonomi Indonesia mulai mengalami keterpurukan. Keadaan perekonomian makin memburuk dan kesejahteraan rakyat makin menurun. Pengangguran juga semakin luas. Sebagai akibatnya, petumbuhan ekonomi menjadi benar-benar terbatas dan pendapatan perkapita cenderung memburuk sejak krisis tahun 1997.

Disamping penanganan masalah pengangguran,dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat, pemerintah hendaknya juga memperhatikan harga harga produk pertanian Indonesia, karena selama masa pemerintahan Orde Baru ataupun sejak krisis 1997 tak pernah berpihak kepada petani. Apabila pendapatan petani meningkat, maka permintaan petani kepada barang barang non pertanian juga meningkat. Dengan ditetapkannya harga produk pertanian yang tak merugikan petani, maka para petani yang mampu membeli produk industri non pertanian akan memberi semangat bangkitnya para pengusaha untuk mengembangkan kegiatan perusahaannya.

Pihak pemerintah telah berusaha untuk membawa Indonesia keluar dari krisis. Tetapi tak mungkin bisa dilaksanakan dalam waktu yang singkat. Oleh karena itu, Sejarah Lahirnya Reformasi di Indonesia, pemerintah membuat skala prioritas yang artinya hal mana yang hendaknya dilaksanakan agar Indonesia keluar dari krisis. Terpilihnya presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Megawati Soekarno Putri yang naik menggantikan Gus Dur bertugas untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan rakyat dengan meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat. Namun dengan ditelaah perekonomian Negara yang ditinggalkan oleh pemerintahan Soeharto, tak mungkin bisa diatasi oleh seorang Presiden dalam waktu singkat. Oleh karena itu untuk mengatasi krisis, presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan Republik Indonesia, memerlukan penyelesaian secara bertahap berdasarkan skala prioritas.

DAFTAR PUSTAKA

Brata Trisnu Nugroho.2006. Prahara Reformasi Mei 1998. Semarang: UPT UNNES Press, 2006.

Kerusuhan Mei 1998; Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas: Tragedi Trisakti; Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Sejarah Lainnya:

https://sejarahidn com/sejarah-lahirnya-reformasi-di-indonesia, hikmah dari kedatangan bangsa eropa di indonesia, Sejarah lahirnya Reformasi