Sejarah Ekonomi Islam

Sejarah Ekonomi Islam – Sejarah ekonomi Islam berawal dari di angkatnya Muhammad sebagai utusan Allah pada usia ke 40. Rasulullah mengeluarkan bermacam-macam kebijakan yang selanjutnya diikuti dan diteruskan oleh pengganti-penggantinya yaitu khulafaurrasyidin. Pemikiran ekonomi Islam didasarkan atas Al-Qur’an dan al-hadits. Perkembangan pemikiran ekonomi Islam bisa dibagi beberapa jangka waktu seperti berikut ini:

A. Sejarah Awal Masa Perekonomian Islam Pada Zaman Rasulullah Saw 
Masa Rasulullah yaitu masa dikala dua sumber hukum Islam turun, yaitu al-Qur’an dan Hadits. Praktek ekonomi yang cocok dan tak cocok dengan Islam pada masa hal yang demikian akan dijelaskan dan ditetapkan, bagus itu pada al-qur’an ataupun hadits Nabi Saw. Pemanfaatan kepemilikan telah banyak dijelaskan dalam kitab-kitab fiqih ulama yang bersumber dari kitab-kitab hadits para perawi hadits. Seperti pembahasan seputar kewajiban membayar zakat, memberi shodaqoh, hibah, wasiat dan lain sebagainya, juga larangan dari sifat bukhl (pelit),isrof (berlebihan), risywah (suap) dan lain sebagainya. Juga pembahasan seputar hukum perdagangan atau jual beli, syirkah (kerjasama bisnis), syina’ah (industri), az-zara’ah (bertani) dan lain sebagainya, juga larangan kepada praktek qimar (judi), riba, tadlis fil bai’(menyembunyikan cacat dalam jual beli), ghabn fahisy (penipuan) dan lain sebagainya. Hukum-hukum demikian yaitu hukum-hukum Islam mengenai pemanfaatan kepemilikan, bagus pembelanjaan harta (infaq) ataupun pengembangan harta (tanmiyah).


Sejarah Ekonomi Islam
Sejarah Ekonomi Islam
Pendistribusian harta juga telah ditetapkan di masa Rasulullah saw, contohnya yaitu dalam pendistribusian harta zakat, al-qur’an telah menetapkan dalam surat at-Taubah: 60 bahwa zakat hanya pada delapan golongan dari masyarakat muslim, dan tak dibolehkan diberikan pada selain itu. Apabila pemungut zakat ditetapkan pelakunya yaitu negara sebagaimana terdapat dalam at-Taubah: 103, maka tentu pendistribusi harta hal yang demikian juga tak lain yaitu negara.

B. Sejarah Perkembangan Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Nabi Muhammad Saw
Perkembangan ekonomi islam menjadi suatu yang tak bisa dipisahkan dari perkembangan sejarah islam. Pemikiran islam dimulai sejak Nabi Muhammad SAW dipilih sebagai Rasul. Rasulullah saw mengeluarkan sejumlah kebijakan yang menyangkut bermacam-macam hal yang terkait dengan masalah kemasyarakatan, selain masalah hukum, politik, dan juga masalah perniagaan atau ekonomi . masalah-masalah ekonomi umat menjadi perhatian utama Rasulullah saw, karena masalah ekonomi merupakan pilar penyangga keimanan yang mesti diperhatikan.

Adapun perkembangan pemikiran pada masa-masa hal yang demikian yaitu sebagai berikut :

1. Kebijakan fiskal pada masa nabi Muhammad saw
Pada zaman Rasulullah saw pemikiran dan mekanisme kehidupan politik dinegara islam bersumber dan berpijak pada nilai-nilai aqidah. Lahirnya kebijakan fiskal di dalam dunia islam diberi pengaruh oleh banyak faktor, salah satunya karena fiskal merupakan bagian dari instrument ekonomi publik. Untuk itu faktor-faktor seperti sosial, budaya dan politik termasuk di dalamnya. Tantangan Rasulullah saw sungguh-sungguh besar dimana beliau dihadapkan pada kehidupan yang tak menentu bagus dari kelompok internal ataupun eksternal, dalam kelompok internal Rasulullah saw mesti menyelesaikan masalah bagaimana menyatukan antara kaum ansar dan kaum muhajirin paska hijrah dari mekkah ke madinah. Sementara tantangan dari kelompok eksternal yaitu bagaimana Rasul bisa mengimbangi rongrongan dari kaum kafir quraisy. Akan tetapi Rasulullah saw bisa mengatasi segala permasalahanya berkat pertolongan Allah swt.Di dalam sejarah islam keuangan publik berkembang bersamaan dengan pengembangan masyarakat muslim dan penyusunan warga negara islam oleh Rasulullah saw paska hijrah.

2. Unsur-unsur kebijakan fiskal pada masa pemerintahan Rasulullah saw
memandang dikaji yang tak menentu seperti ini, maka Rasulullah saw malakukan upaya-upaya yang diketahui dengan kebijakan fiskal. Beliau sebagai pemimpin di madinah yaitu dengan Menjalankan unsur-unsur ekonomi.

Diantaranya yaitu sebagai berikut :

a. System ekonomi.
System ekonomi yang diterapkan Rasulullah saw. berakar dari prinsip-prinsip qur’ani. Prinsip islam yang paling mendasar yaitu kekuasaan tertinggi hanya milik Allah semata dan tiap manusia diciptakan sebagai khalifahnya di muka bumi.

Dan disini ada beberapa prinsip-prinsip yang pokok tentang kebijakan ekonomi islam yang dijelaskan Al-qur’an sebagai berikut :
  1. Kekuasaan tertinggi yaitu milik Allah swt.
  2. Manusia hanyalah khalifah Allah swt dimuka bumi.
  3. segala yang dimiliki dan didapat manusia yaitu atas rahmat Allah swt, oleh karena itu, manusia yang kurang beruntung mampunyai hak atas beberapa kekayaan yang dimiliki saudaranya.
  4. Kekayaan mesti diputar dan tak boleh ditimbun.
  5. Eksploitasi ekonomi dalam segala bentuknya, termasuk riba mesti dihilangkan.
  6. Menetapkan system warisan sebagai media redistribusi kekayaan yang bisa melegimitasi bermacam-macam konflik individu.
  7. Menghilagkan jurang pemisah antara golongan miskin dan kaya.
b. Keuangan dan pajak
Pada tahun awal sejak dideklarasi sebagai Negara, Madinah hampir tak memiiki sumber pendapatan ataupun pengeluaran Negara. Seluruh tugas Negara dijalankan secara gotong royong dan sukarela. Rasulullah saw sendiri yaitu seorang kepala Negara yang juga merangkap sebagai ketua mahkamah agung, mufti besar, panglima perang tertinggi, serta penanggung jawab administrasi Negara. Ia tak memproleh gaji dari Negara ataupun masyarakat, Selain hadiah-hadiah kecil pada umumnya berupa bahan makanan. Dan pada masa itu juga belum ada tentara dalam format formal ataupun tetap. tiap muslim yang mempunyai fisik yang kuat dan mampu berperang bisa menjadi tentara. Mereka tak memperoleh gaji tetap melainkan diperbolehkan mendapat harta dari hasil rampasan perang, seperti senjata, kuda, unta, dan barang-barang bergerak lainya.

3. Sumber-sumber pendapatan Negara

1) Berdasarkan jenisnya :  
Pendapatan Primer.
Pendapatan Sekunder.
Ghanimah : pendapatan dari hasil perang.
Uang tebusan.
Fay’i : harta peninggalan suku bani nadhir.
Pinjaman.
Kharaj : pajak atas tanah yang dipungut kepada non-muslim ketika khaibar dijalankan pada tahun ke-7 hijriyah, jumlah kharaj dari tanah tetap, yaitu setengah dari hasil produksi
Amwal fadhla.
Waqf
Nawaib.
Ushr : zakat dari hasil pertanian termasuk buah-buahan
Shodaqoh lain seperti qurban dan kaffarat.
Jizyah : pajak perkepala yang dipungut oleh pemerintah islam dari orang-orang yang bukan islam sebagai imbalan bagi keamanan diri mereka.
Hadiah.
2) Berdasarkan sumbernya
  • Muslim : zakat, ushr, zakat fitrah, waqf, amwal fadhl, nawaib, shodaqoh lain, dan khums.
  • Non-muslim : jizyah, kharaj, ushr ( 5% )
  • biasa : ghanimah, fay’I, uang tebusan, pinjaman dari muslim atau non-muslim, dan hadiah dari pemimpin atau pemerintah.

4. Pengeluaran Negara di masa Rasulullah saw

Primer :
  • Pembiayaan pertahanan, seperti persenjataan, unta, kuda, dan persediaan.
  • Pembiayaan gaji untuk wali, qadi, guru, imam, muadzin, dan pejabat Negara lainya.
  • Pembayaran upah kepada para sukarelawan.
  • Pembayaran utang Negara.
Sekunder:
  • Bantuan untuk orang belajar agama di madinah.
  • Hiburan untuk delegasi keagamaan.
  • Hiburan untuk para utusan suku dan Negara serta biaya perjalanan mereka.
  • Pembayaran utang untuk orang yang meninggal dalam keadaan miskin.
  • Pembayaran tunjangan untuk sanak saudara Rasulullah saw.
5. Baitul maal
Rasulullah saw merupakan kepala Negara pertama yang memperkenalkan konsep baru di bidang keuangan Negara pada abad ke tujuh, yakni segala hasil pengumpulan Negara mesti dikumpulkan terlebih dahulu dan kemudian dibelanjakan cocok dengan kebutuhan Negara. Status hasil pengumpulan itu yaitu milik Negara dan bukan milik individu. Meskipun demikian, dalam batas-batas tertentu , pemimpin Negara dan para pejabat lainya bisa menggunakan harta hal yang demikian untuk mencukupi kebutuhan pribadinya. Tempat pengumpulan itu disebut baitul maal atau bendahara Negara. Pada masa pemerintahan Rasulullah saw, baitul maal Berlokasi di masjid nabawi yang ketika itu digunakan sebagai kantor pusat Negara yang sekaligus sebagai tempat tinggal Rasulullah saw.

Segala kebijakan Rasulullah saw dalam memimpin pemerintahan senantiasa berpegangan pada wahyu Allah swt. Namun Rasulullah saw tak segan-segan betanya mengenai masalah-masalah tertentu pada para sahabat-sahabatnya. Allah swt memerintahkan kapada Rasulnya untuk bertukar pikiran dengan orang-orang beriman dalam urusan mereka kalau segala diputuskan oleh Allah swt, maka tak ada gunanya beliau berfikir.

C. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Pada Khulafaurrasyidin

1. Masa kekhalifahan Abu Bakar r.a ( 11-13 H / 632-635 M )
Abu Bakar ash-shidiq mendapat kepercayaan pertama dari kalangan muslim untuk menggantikan Rasulullah saw setelah beliau wafat. Konon ada beberapa kriteria yang melekat pada diri Abu Bakar r.a sehingga kaum muslimin mempercayainya untuk menjadikannya pemimpin islam diantaranya yaitu terdapat ketaatan dan keilmuan yang luar biasa, factor kesenioran diantara yang lain, dan faktor kesetiaan dalam mengikuti dan mendampingi Rasulullah saw dalam menyiarkan agama islam.

Kemudian langkah-langkah yang dijalankan oleh Abu bakar r.a dalam menyempurnakan ekonomi islam yaitu :

  • Menjalankan penegakan hukum kepada pihak yang tak mau membayar zakat.
  • Abu bakar r.a terkenal dengan keakuratan dan ketelitian dalam mengelola dan menghitung zakat.
  • Pengembangan baitul maal dan pengangkatan penanggung jawab baitul maal.
  • Menerangkan konsep balance budget policy pada baitul maal.
  • Secara individu Abu Bakar yaitu seorang praktisi akad-akad perdagangan.
Namun yang menarik dari kepemimpinan beliau yaitu ketika beliau mendekati wafatnya, yaitu kebijakan internal dengan mengembalikan kekayaan kepada Negara karena memandang dikaji Negara yang belum pulih dari krisis ekonomi. Beliau lebih mementingkan dikaji rakyatnya dari pada kepentingan individu dan keluarganya.

Abu Bakar r.a meninggal pada 13H/13 agustus 634 M dalam usia 63 tahun, dan kekhalifahanya berlangsung selama dua tahun tiga bulan sebelas hari . terkait dengan kebijakan fiskal masa kekhalifahan Abu Bakar r.a yaitu melanjutkan kebijakan-kebijakan yang telah diterapkan oleh Rasulullah saw. Hanya saja ada beberapa kebijakan fiskal beliau yang cukup dominan diperbandingkan dengan yang lainnya yaitu pemberlakuan kembali kewajiban zakat setelah banyak yang membengkangnya. Kebijakan selanjutnya yaitu selektif dan kehati-hatian dalam mengelola zakat sehingga tak bisa ditemukan penyimpangan didalamnya.


2. Masa kekhalifahan Umar bin Khatab r.a.
Sebelum kematian Abu Bakar r.a, Abu Bakar mencalonkan Umar bin Khatab sebagai penerusnya dan pencalonan hal yang demikian diterima secara aklimasi. berdasarkan amir Ali, masuknya umar dalam kekhalifahan yaitu nilai yang tinggi bagi islam. Ia yaitu seoarang yang mempunyai moral kuat, adil, mempunyai energi yang besar dan karakter yang kuat dan mempunyai kecakapan administratif.

Umar bin Khatab r.a memerintah hanya selama sepuluh tahun, akan tetapi dalam jangka waktu yang singkat itu banyak kemajuan yang dialami umat islam, kalau boleh dikatakan pemerintahan umar bin khatab r.a merupakan masa keemasan dalam sejarah islam. Dalam aspek ekonomi, system ekonomi yang dioptimalkan berdasarkan keadilan dan kebersamaan, system hal yang demikian didasarkan pada prinsip pengembalian beberapa kekayaan orang-orang kaya untuk dibagikan kepada orang-orang miskin.


Kemudian banyak hal dan prestasi yang berhasil dijalankan selama beliau memerintah, diantaranya yaitu :

a. Kebijakan Ekonomi.
Dalam sambutan khlifah umar bin khatab r.a ketika diangkat menjadi khalifah, beliau mengumumkan kebijakan ekonominya yang terkait dengan fiskal yang akan dijalankanya, yang mana terdapat tiga dasar yaitu:
  1. Negara islam mengambil kekayaan biasa dengan benar dan tak mengambil dari kharaj atau harta fay’I yang diberikan oleh Allah swt Selain dengan mekanisme yang benar.
  2. Negara memberikan hak atas kekayaan biasa, dan tak ada pengeluaran Selain cocok dengan haknya dan Negara menambahkan subsidi serta menutup hutang.
  3. Negara tak mendapatkan kekayaan dari harta yang kotor.
b. Unsur-unsur kebijakan fiskal.
Ada beberapa hal penting yang perlu dicatat terkait dengan masalah kebijakan fiskal pada masa umar bin khatab r.a , diantaranya yaitu :
  • Baitul maal.
  • Kepemilikan tanah.
  • Zakat.
  • Ushr.
  • Sodaqoh untuk orang non-muslim.
  • Koin.
  • Klasifikasi pendapatan Negara.
  • Pengeluaran Negara.
3. Masa kekhalifahan Utsman bin Affan r.a ( 23-35 H / 644-656 M )
tak ada perubahan yang signifikan pada situasi ekonomi secara keseluruhan salama enam tahun berakhir kekhalifahan Usman bin affan, namun ada hal-hal yang dijalankan oleh khlifah Usman bin affan, diantaranya yaitu :
  1. Pembangunan pengairan.
  2. penyusunan organisasi kepolisian untuk menjaga keamanan perdagangan.
  3. Pembangunan gedung pengadilan, guna menegakkan hukum.
  4. Kebijakan pembagian lahan luas milik raja Persia kepada individu dan hasilnya mengalami peningkatan bila diperbandingkan dengan masa pemerintahan Umar bin khatab r.a dari Sembilan juta menjadi lima puluh juta dirham.
4. Kekhalifahan Ali bin Abi thalib r.a ( 35-40 H / 656-661M ).
Khalifah Ali mempunyai konsep yang terang tentang pemerintahanya, administrasi biasa dan masalah-masalah yang terkait dengannya. Konsep ini dijelaskan dalam suratnya yang ditujukan kepada Malik Ashter bin Harith. Surat itu antara lain mendeskripsikan tugas kewajiban dan tanggung jawab penguasa, menyusun prioritas dalam Menjalankan dispensasi dalam keadilan, control atas pejabat tinggi dan staf, menjelaskan kebaikan dan kekurangan jasa, hakim, abdi hukum, pengiraian pegawai administrasi dan pengadaan bendahara.

Jadi, pada khalifah ali bin abi thalib terkait dengan kebijakan yang dilakukanya selama enam tahun kepemimpinannya yaitu :
  1. Pendistribusian seluruh pedapatan yang ada pada baitul maal berbeda dengan umar yang menyisihkan untuk cadangan.
  2. Pengeluaran angkatan laut dihilangkan.
  3. Adanya kebijakan pengetatan anggaran.
  4. Dan hal yang sungguh-sungguh monumental yaitu pencetakan mata uang sendiri atas nama pemerintahan islam, dimana sebelumnya kekhalifahan islam menggunakan mata uang dinar dari Romawi dan dirham dari Persia.
D. Ekonomi Islam Abad 13 M/7 H – 20 M/14 H

1. Masa Bani Utsmani
Sebutan lainnya yaitu Turki Utsmani, yang biasa disebut bangsa Eropa sebagai Ottoman. yaitu pemerintahan Islam yang beribu kota di bekas ibu kota kekaisaran Romawi Timur, Konstantinopel. Wilayahnya terbentang dari barat Afrika bagian utara, jazirah Arab, Syam, Persia hingga Eropa bagian timur. tak banyak perkembangan ilmu ekonomi Islam yang dikisahkan dari sejarahnya, melainkan hanya cerita tentang keadaan ekonomi yang melanda pemerintahan hal yang demikian.

2. Lenyapnya Ekonomi Islam
Lenyapnya ekonomi Islam pada jangka waktu sebelum ini seiring dengan lenyapnya sistem Islam yang menaunginya. Kekhilafahan Islam bani Utsmani tercatat runtuh pada 3 Maret 1924 dengan diproklamirkan sistem kenegaraan yang baru, Republik Turki. Sejak dikala itu tak ada lagi penggunaan ekonomi Islam sebagai sebuah sistem. Yang ada hanya penggunaan ekonomi Islam bagi individu masyarakat yang ingin memakai untuk dirinya saja.

Namun demikian tak bisa memaksakan agar orang lain juga memakai sebagaimana yang ia terapkan, karena dikala itu hingga dikala ini ekonomi Islam bukanlah suatu sistem ekonomi yang memaksa suatu masyarakat untuk menerapkannya. Berbeda tentunya dengan dikala ekonomi Islam sebagai sebuah sistem ekonomi yang diterapkan sebelum dikala keruntuhan sistem Islam yang menaunginya. Dimana masyarakat dengan rela ataupun tak, akan tetap memakai ekonomi Islam, karena ekonomi Islam dikala itu yaitu sebuah sistem ekonomi yang memaksa. Sebagaimana sistem ekonomi Kapitalisme dikala ini yang juga memaksa.

E. Ekonomi Islam Abad 20-21 M/14-15 H

1. Lahirnya Kembali Ekonomi Islam
Setelah berpuluh tahun masyarakat Islam hidup tanpa ekonomi Islam sebagai sebuah sistem ekonomi, kerinduan untuk berpraktek ekonomi dengan cara Islam mulai merasuk kesetiap dada orang Islam. Bukan hanya sekedar karena ekonomi Kapitalisme tak mampu memberikan rasa adil, tak mampu menyejahterakan masyarakat, dan semakin memperlebar jarak antara yang kaya dan yang miskin. Melainkan juga karena orientasi kehidupan akherat membuat orang Islam terdorong untuk berekonomi dengan cara yang bisa menghantarkannya pada surga Allah dan menjauhinya dari siksa neraka.

Kemunculan kembali isu ekonomi Islam lebih banyak diberi pengaruh karena kecintaan masyarakat Islam kepada praktek ekonomi yang diridhoi oleh Allah dan RasulNya. Terbukti pada kasus lain, seperti penggunaan jilbab, dimana pasca keruntuhan Khilafah Turki Utsmani pakaian jilbab dilarang untuk digunakan oleh rakyat Turki, namun belakangan pakaian bercirikhaskan Islam itu mulai banyak yang menggunakannya kembali. Termasuk di Indonesia, kita bisa memandang perbedaanya antara tahun 1970-an dengan tahun-tahun sekarang. Ini menunjukkan kerinduan kepada praktek kehidupan dengan cara yang diridhoi Allah dan RasulNya mulai kembali dirindukan.

Sejarah mencatat bahwa bibit-bibit sistem ekonomi Islam mulai bangkit kembali dan menampakkan tunasnya tak lama setelah keruntuhannya, yaitu diakhir abad 20 telah mulai diselenggarakan muktamar dan seminar ekonomi Islam diberbagai tingkat, bagus lokal suatu daerah ataupun tingkat internasional. Sebagai spot awal dari kembalinya ekonomi Islam.

Demikian catatan sejarah:
  • Muktamar Ekonomi Islam Internasional yang pertama, di Universitas Malik bin Abdul Aziz, Jeddah, pada tahun 1976.
  • Muktamar Bank Islam pertama di Bank Islam Dubai, tahun 1978.
  • Kelompok Studi Ekonomi Islam dalam Lapangan penggunaan, Abu Dhabi, tahun 1981.
  • Seminar Ekonomi Islam di Unversitas al-Azhar pada tahun 1980 dan tahun 1981.
  • Muktamar Ekonomi Islam Internasional yang kedua, di Islamabad Pakistan pada tahun 1983.
  • Muktamar Bank Islam yang kedua di Baitit Tamwil al-Kuwaiti, Kuwait, pada tahun 1983.
  • Muktamar Sistem Ekonomi berdasarkan Islam, antara Teori dan Praktek, di Universitas Mansourouh, Mesir, pada tahun 1983.

F. Sejarah Sistem Ekonomi Islam Di Indonesia
Adapun di Indonesia, ekonomi Islam dengan wujud lembaga keuangan perbankan syariah baru timbul dan berkembang sejak tahun 1991, dan lembaga keuangan asuransi syariah tahun 1994. Baru beberapa tahun kemudian yaitu tahun 2000, banyak Perguruan Tinggi di Indonesia beramai-ramai membuka jurusan atau program studi ekonomi Islam. Seperti JEI (Jurusan Ekonomi Islam) Dunia akademik inilah yang kemudian paling banyak berperan dalam mengembangkan ekonomi Islam di abad 21 ini. karena hanya lembaga pendidikan yang mampu melahirkan pemikir-pemikir ekonomi Islam yang kritis, yang memperbaiki praktek-praktek ekonomi Islam yang keliru, merekonstruksi teori-teori ekonomi Islam yang sudah dibangun sebelumnya oleh para cendikiawan muslim di masa kejayaannya, dan merancang bangunan sistem ekonomi Islam agar siap dipraktekkan bilamana sistem besar dari Islam terbangun.

Di indonesia, perkembangan ekonomi Islam juga telah mengalami kemajuan yang pesat. bermacam-macam Undang-Undang yang menyokong tentang sistem ekonomi hal yang demikian mulai dihasilkan, seperti UU No. 7 tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana yang telah di ubah dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia (BI) yang dalam Pasal 10, menyatakan bahwa BI bisa memakai policy keuangan berdasarkan prinsip-prinsip Syariah.

cocok dengan perkembangan ekonomi global dan semakin meningkatnya minat masyarakat dengan ekonomi perbankan secara Islami, ekonomi Islam mendapat tantangan yang sungguh-sungguh besar pula. Setidaknya ada tiga tantangan yang dihadapi, yaitu: pertama, ujian atas kredibel sistem ekonomi dan keuangannya. Kedua, bagaimana sistem ekonomi Islam bisa meningkatkan dan menjamin atas kelangsungan hidup dan kesejahteraan seluruh umat, bisa menghapus pengangguran dan kemiskinan di indonesia ini yang semakin marak, serta bisa memajukan ekonomi dalam negeri yang masih terpuruk dan masih bernilai rendah diperbandingkan dengan negara lain. Dan yang ketiga, mengenai perangkat tata tertib, hukum dan kebijakan bagus dalam skala nasional ataupun dalam skala internasional. Untuk menjawab pertanyaan itu, telah disusun sebuah organisasi yang bergerak dalam bidang hal yang demikian yaitu organisasi IAEI (Ikatan pakar Ekonomi Islam Indonesia.

Pendirian Organisasi ini dimaksudkan untuk membangun jaringan kerja sama dalam mengembangkan ekonomi Islam di Indonesia bagus secara akademis ataupun secara praktek. Dengan berdirinya organisasi hal yang demikian, diharapkan agar para pakar ekonomi Islam yang terdiri dari akademisi dan praktisi bisa bekerja sama untuk menjalankan pendapat dan aksinya secara bersama-sama, bagus dalam penyelenggaraan kajian melalui forum-forum ilmiah ataupun riset, ataupun dalam melaksanakan pengenalan tentang sistem ekonomi Islam kepada masyarakat luas. Dengan demikian, maka InsyaAllah segala ujian yang yang menghadang bisa dipikirkan dan ditemukan solusinya secara bersama sehingga pergerakannya bisa lebih efektif dalam pembangunan ekonomi seluruh umat.

Pendirian ekonomi yang berlandaskan Al-qur’an dan Al-Hadits ini membawa hikmah yang sungguh-sungguh banyak, salah satunya praktek ekonomi Islam ini mengigatkan kembali kepada kita bahwa perbuatan riba itu yaitu perbuatan dosa besar yang sungguh-sungguh dibenci Allah SWT dan mengajarkan kepada kita agar menjauhi perbuatan hal yang demikian. Selain itu praktek ekonomi Islam juga merupakan wadah menyimpan dan meminjam uang secara halal dan diridhoi oleh Allah SWT.

Sejarah Lainnya:

40 contoh soal cerita tentang kerajaan kediri, sejarah singkat berdirinya landasan kontinen indonesia, berakhirnya demokrasi terpimpin, kehebatan negara brunei, makalah zaman romantik, persatuan atletik seluruh indonesia wikipedia, sejarah demokrasi romawi kuno, Sejarah peperangan dikebumen