Kebijakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

Kebijakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono – Terpilihnya Susilo Bambang Yodhoyono atau yang terkenal dengan sebutan SBY, telah membuat babak baru dalam perjalanan sejarah Indonesia. Beliau dilantik sebagai presiden keenam Republik Indonesia pada tanggal 20 Oktober 2004 bersama wapresnya Jusuf Kalla yanga kemudian terpilih kembali di Pemilu 2009 bersama wapresnya Boediono. 

Bersama dengan pasangannya, SBY mempunyai komitmen untuk tetap melaksanakan agenda reformasi. Program pertama pemerintahan SBY-JK diketahui dengan program 100 hari. Program ini bertujuan memperbaiki sistem ekonomi yang betul-betul memberatkan rakyat Indonesia, memperbaiki performa pemerintah dari unsur KKN, serta mewujudkan keadilan dan demokratisasi melalui kepolisian dan kejaksaan agung.

Pada jangka waktu kepemimpinan pertamanya, SBY membentuk Kabinet Indonesia Bersatu pada tanggal 21 Oktober 2004 dan masa baktinya berakhir pada tahun 2009. Pada 5 Desember 2005, presiden SBY Mengerjakan perombakan kebinet untuk pertama kalinya, dan setelah Mengerjakan evaluasi lebih lanjut atas performa para menterinya, presiden Mengerjakan perombakan yang kedua pada 7 Mei 2007.

Pada jangka waktu kepemimpinannya yang kedua, SBY membentuk Kabinet Indonesia Bersati II. Susunan cabinet ini berasal dari usulan partai politik pengusul pasangan SBY-Boediono pada Pilpres 2009 yang mendapaykan kuris di DPR. Susunan Kabinet Indonesia Bersatu II diumumkan oleh presiden SBY pada tanggal 29 0ktober 2009. Pada 19 Mei 2010, presiden SBY mengumumkan pergantian Menteri Keuangan. Pada tanggal 18 Oktober 2011, presiden SBY mengumumkan perombakan Kabinet Indonesia Bersatu II, beberapa wajah baru masuk kedalam kabinet dan beberapa menteri lainnya bergeser jabatan didalam kabinet.

Selama masa pemerintahan SBY ditahun 2004-2009, sistem kepartaian mengalami perubahan yang signifikan, dimana partai politik bebas untuk didirikan asalkan pantas dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku, serta tak menyimpang dari hakikat pancasila secara universal. Masyarakat Indonesia pun bisa memilih calon wakil rakyat pilihan mereka secara langsung. Politik pencitraan merupakan salah satu senjata ampuh yang digunakan para pemimpin Negara untuk mengambil hati rakyatnya. Pola politik pencitraan tentu digunakan olah hampir seluruh pemimpin Negara di dunia, termasuk SBY.

Dalam konteks internal, politik pencitraan SBY dilaksanakan dengan kapabilitas internalnya, yakni dengan kapabilitas retorika atau kecakapan bicara di depan biasa. Dalam konteks eksternal, politik pencitraan SBY dilaksanakan dengan beragam aspek, salah astunya dengan kampanye, dan introduksi prestasi positif SBY selama memerintah Indonesia. Hal hal yang demikian tentu bisa memicu ketertarikan rakyat Indonesia akan keberhasilan SBY dan menjadi simpatik atasnya.

Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang selama ini yang dianggap paling krusial. Masalah-masalah hukun yang mulai dihadapi SBY terkait dengan bencana alam ataupun bencana akibat kekeliruan manusia yang terjadi pada awal pemerintahannya, Kebijakan Susilo Bambang Yudhoyono. Pemerintahan SBY bisa membangkitkan semangat dan solidaritas kemanusiaan hingga tingkat internasional untuk memberikan bantuan bagi para korban bencana, selain penggunaan instrument hukun untuk menanggulangi bencana alam melalui Undang-undang 24 Tahun 2007, SBY menunjukkan usaha secara signifikan penanggulangan bencana bagus melalui aspek hokum nasional ataupun aspek diplomasi dengan dunia internasional.

Pemberantasan terorisme yang hingga ketika ini berlangsung bisa jadi merupakan salah satu kelebihan pemerintahan SBY yang seolah tak kenal kompromi kepada para pelaku terorisme, hal ini juga didukung oleh latar belakang SBY dari jajaran militer. penyusunan pasukan khusus anti terorisme atau Detasemen khusus 88 Anti Terorisme (Densus 88), yang didasarkan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme, merupakan salah satu strategi yang cukup bisa diandalkan dala rangka mengeliminasi atau bahkan menghapuskan terorisme di bumi Indonesia.

Komitmen kepada pemberantasan korupsi seharusnya tak terbatas pada kata-kata saja, akan tetapi seharusnya diwujudkan dalam tindakan dan perilaku yang benar. Dorongan politik dari pemerintahan SBY betul-betul dibutuhkan untuk mensupport tindakan dari kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dalam memberantas korupsi, apalagi dengan adanga KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang disusun berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

dianalisa perekonomian pada masa pemerintahan SBY mengalami perkembangan yang betul-betul bagus. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh pesat di tahun 2010 seiring pemulihan ekonomi dunia pasca krisis global yang terjadi sapanjang 2008 hingga 2009. Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 5,5-6 persen pada tahun 2010 dan meningkat menjadi 6-6,5 persen pada tahun 2011. Dengan demikian prospek ekonomi Indonesia akan lebih bagus dari perkiraan semula.

Salah satu penyebab utama kesuksesan perekonomian Indonesia yaitu efektifnya kebijakan pemerintah yang berfokus pada disiplin fisikal yang tinggi dan pengurangan utang Negara Perkembangan yang terjadi dalam lima tahun terakhir membawa pengaruh yang signifikan kepada persepsi dunia mengenai Indonesia.

Kebijakan dibidang pendidikan diterapkan oleh kepemimpinan SBY. Beberapa diantaranya yaitu meningkatkan anggaran pendidikan menjadi 20% dari keseluruhan APBN. Meneruskan dan mengefektifkan program rehabilitasi gedung sekolah yang sudah dmulai pada jangka waktu 2004-2009, sehingga terbangun fasilitas pendidikan yang memadai dan bermutu dengan memperbaiki dan menambah prasarana fisik sekolah, serta penggunaan teknologi informatika dalam proses pendidikan yang menunjang proses belajar dan mengajar agar lebih efektif dan berkualitas.

Perbaikan secara fundamental kualitas kurikulum dan penyediaan buku-buku yang berkualitas agar makin mencerdaskan siswa dan membentuk karakter siswa yang beriman, berilmu, kreatif, inovatif, jujur, dedikatif, bertanggung jawab dan suka bekerja keras.

Meneruskan perbaikan kualitas guru, dosen serta peneliti agar menjadipilar pendidikan yang mencerdaskan bangsa, mampu menciptakan lingkungan yang inovatif, serta mampu menularkan kualitas intelektual yang tinggi, bermutu, dan terus berkembang kepada anak didiknya. Selain program sertifikasi guru untuk menjaga mutu, juga akan ditingkatkan program pendidikan dan pelatihan bagi para guru termasuk program pendidikan bergelar bagi para guru agar pantas dengan bidang pelajaran yang diajarkan dan semakin bermutu dalam memberikan pengejaran pada siswa.

Memperbaiki remunerasi guru dan melanjutkan upaya perbaikan penghasilan kepada guru, dosen, dan para peneliti. Memperluas penggunaan dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mensupport performa penyelenggaraan pembengunan di bidang pendidikan.

Mendorong partisipasi masyarakat (khususnya orang tua murid) dalam menciptakan kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan pantas dengan aspirasi dari tantangan jaman ketika ini dan kedepan. Mengurangi kesenjangan dalam akses pendidikan dan kualitas pendidikan, bagus pada keluarga berpenghasilan rendah ataupun daerah yang tertinggal. Pemberian program beasiswa serta pelaksanaan dan perluasaan Program Keluarga Harapan (PKH), serta memberikan bantuan tunai kepada rumah tangga miskin,dengan syarat mereka mengirimkan anaknya ke bangku sekolah.

Kebijakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono/wikipedia

Pada masa pemerintahan SBY, terjadi banyak kemajuan di beragam bidang. Hal ini dikarenakan kemajuan teknologi dan kebebasan berpendapat. Namun, terdapat beberapa kemunduran juga, Kebijakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. bila diperbandingkan dengan dengan pemerintahan pada masa Orde Baru, memang dalam beberapa bidang terlihat kemunduran. 

Tetapi bisa saja hal ini dikarenakan pada masa Orde Baru kebebasan pers dikekang sehingga bagian buruk pada Orde Baru tak terlihat. Di masa pemerintahan SBY, musyawarah mufakat diutamakan. Sehingga pengambilan kebijakan terkesan lambat. Meski begitu, musyawarah mufakat ini dilaksanakan untuk kepentingan bersama. Sehingga bisa dikatakan, pada masa pemerintahan SBY telah cukup berkembang diperbandingkan masa-masa sebelumnya dalam hal demokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

Praptanto, Eko. 2010. Sejarah Nasional 10: Zaman Reformasi. Jakarta: Bina Sumber Daya MIPA

Sadli, M. 2006. Pemerintahan SBY-JK: Berfikir Secara Ekonomis, Politis atau Bisnis?. Yogyakarta: Kanisius